Peran politik dan ekonomi dalam terjadinya perang di Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kedua faktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memicu konflik bersenjata di tanah air.

Dalam konteks politik, persaingan kekuasaan antar pihak atau kelompok seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik bersenjata. Seperti yang dikatakan oleh pakar politik, Dr. Arief Budiman, “Perang seringkali dipicu oleh ambisi politik dari pihak-pihak yang ingin menguasai kekuasaan.” Hal ini terbukti dengan banyaknya konflik bersenjata yang dipicu oleh perbedaan ideologi dan kepentingan politik di Indonesia.

Sementara itu, peran ekonomi juga turut memainkan peran penting dalam terjadinya perang di Indonesia. Ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah seringkali menjadi pemicu ketegangan dan konflik bersenjata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ekonom senior, Prof. Rizal Ramli, “Ketimpangan ekonomi antar daerah dapat menjadi sumber konflik yang mengarah pada perang.”

Bukan hanya itu, adanya praktek korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan juga turut memperkeruh kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, “Korupsi dan nepotisme dapat menghancurkan struktur politik dan ekonomi suatu negara, bahkan dapat memicu terjadinya perang.”

Untuk itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap konflik bersenjata dengan memperhatikan peran politik dan ekonomi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Indonesia. Dengan memperbaiki tata kelola politik dan ekonomi yang baik, diharapkan dapat mencegah terjadinya perang di tanah air.