Sebagai negara yang memiliki berbagai macam perbedaan, konflik antara masyarakat atau kelompok dalam suatu negara seringkali muncul. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam menangani konflik negara menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan data macau keamanan dalam suatu negara.
Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani konflik negara sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari langkah-langkah yang telah diambil. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Pemerintah harus mampu memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap konflik yang terjadi dalam negeri. Kebijakan yang diambil haruslah mengutamakan dialog dan rekonsiliasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.”
Namun, saat ini masih banyak kebijakan pemerintah dalam menangani konflik negara yang dinilai kurang efektif. Beberapa ahli politik, seperti Dr. Nurhayati Ali Assegaf, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan, “Kebijakan pemerintah saat ini cenderung lebih menekankan pada pendekatan keamanan daripada pendekatan perdamaian. Hal ini dapat memperburuk konflik yang sudah ada.”
Sebagai rekomendasi, para ahli menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan pendekatan dialog dan rekonsiliasi dalam menangani konflik negara. Dr. Ir. Hasto Wardoyo, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan konflik. “Kebijakan pemerintah haruslah inklusif dan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses penyelesaian konflik. Hanya dengan demikian, perdamaian yang berkelanjutan dapat tercapai.”
Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam menangani konflik negara perlu terus dievaluasi dan diperbaiki agar mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan ahli, harus bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi konflik yang ada. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik negara haruslah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan untuk mencapai perdamaian yang sejati.”